PEMEKARAN MANOKWARI DAN PEGUNUNGAN ARFAK DAPAT TANGGAPAN POSITIF

19-07-2010 / KOMISI II


          Rencana pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak mendapat tanggapan positif sejumlah Anggota Komisi II DPR. Hal itu terungkap saat Bupati Manokwari Dominggus Mandacan dan sejumlah pejabat daerah setempat serta tokoh masyarakat diterima Komisi II DPR, Senin (19/7).

          Anggota Komisi II Agus Purnomo (F-PKS) meminta supaya dua daerah yang akan dimekarkan itu menyiapkan infrastruktur sehingga tidak akan kesulitan dalam menjalankan aktifitas bila nanti telah dimekarkan.

          Selain itu, ia berharap, usul pemekaran dua wilayah di Provinsi Papua Barat itu dapat segera direalisasikan. “Saya punya harapan dua usulan ini segera ditindaklanjuti,” kata Agus Purnomo.

          Hal senada diungkap Ketua Komisi II Chairuman Harahap yang juga memimpin pertemuan itu. Menurutnya, pemekaran wilayah mempunyai tujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

          Serupa diungkap Sukiman (F-PAN) yang menjelaskan pemekaran daerah telah memberi dampak positif terhadap perkembangan wilayah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan pemerintah, saat ini enam puluh persen daerah yang dimekarkan mengalami keberhasilan.

          Sementara itu Gubernur Manokwari Dominggus Mandacan saat bertemu dengan Komisi II DPR berharap supaya dua kabupaten di wilayahnya dapat segera dimekarkan. Ia berharap setelah bertemu dengan Komisi II, usul pemekaran ini dapat ditindaklanjuti ke pemerintah.

          Usul pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak telah disampaikan sejak tahun 2007.

          Dalam perkembangannya, masyarakat setempat mempertanyakan realisasi usul pemekaran itu. Bahkan masyarakat telah melakukan tiga kali aksi demonstrasi menuntut segera direalisasikannya pemekaran wilayah di Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak. (bs) Foto:Iwan Armanias.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...